MATERI PENYULUHAN PERTANIAN

Salah satu kegiatan dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian adalah penyampaian informasi dan teknologi pertanian kepada penggunanya materi penyuluhan pertanian. Materi penyuluhan pertanian yang akan disampaikan penyuluh kepada pelaku utama dan pelaku usaha pertanian diharapkan dapat memberikan dampak yang positif kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat  Materi penyuluhan pertanian yang belum diverifikasi dilarang untuk disampaikan kepada pelaku utama dan pelaku usaha pertanian.

Dibidang penyuluhan pertanian materi penyuluhan diartikan sebagai pesan yang akan disampaikan oleh penyuluh kepada sasaran penyuluhan. Menurut UU Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, materi penyuluhan pertanian didefinisikan sebagai bahan penyuluhan yang akan disampaikan oleh para penyuluh kepada pelaku utama dan pelaku usaha dalam berbagai bentuk yang meliputi informasi, teknologi, rekayasa sosial, manajemen, ekonomi, hukum, dan kelestarian lingkungan.

Materi penyuluhan pertanian dibuat untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan pelaku utama dan pelaku usaha pertanian dengan memperhatikan pemanfaatan dan pelestarian sumberdaya pertanian. Verifikasi materi penyuluhan pertanian tersebut dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kerugian sosial ekonomi, lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat.

Segala informasi pertanian yang mencakup :

  1. Pengalaman praktek para petani yang “lebih” berhasil baik dari wilayah yang bersangkutan maupun dari luar wilayahnya yang mempunyai kondisi agroklimat yang (hampir) serupa
  2. Hasil-hasil pengujian, terutama dari pengujian lokal (local verification trials)
  3. Saran rekomendasi yang telah ditetapkan oleh instansi yang berwenang
  4. Keterangan pasar seperti : catatan harga hasil-hasil pertanian, penawaran dan atau permintaan akan sarana produksi dan hasil pertanian, dan lain-lain
  5. Berbagai kebijaksanaan dan atau peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan daerah setempat yang berkaitan dengan sektor pertanian seperti kebijaksanaan harga- dasar, peraturan tentang permohonan dan pengembalian kredit, dan lain-lain. 
This entry was posted in Ilmu Pengetahuan. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *