PETISI TENAGA HARIAN LEPAS TENAGA BANTU PENYULUH PERTANIAN (THL-TBPP)

Kami THL-TBPP Indonesia Menyatakan :

  1. Kedaulatan Pangan merupakan keniscayaan bagi Bangsa Indonesia.
  2. Pangan yang berdaulat dapat diraih dengan dukungan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Pertanian Indonesia.
  3. Penguatan dan peningkatan SDM Pertanian dapat diraih dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas Penyuluh Pertanian.
  4. Saat ini Indonesia mengalami KRISIS TENAGA PENYULUH PERTANIAN. Jumlah Penyuluh Pertanian Pegawai Negeri Sipil (PNS) tersisa 25.734 orang, dan yang berada di tingkat desa potensi pertanian hanya 12.007 orang, sementara jumlah desa potensi pertanian sebanyak 71.479 desa, maka jumlah desa potensi pertanian yang petani-nya tidak mendapatkan layanan penyuluhan pertanian sebanyak 59.472 desa.
  5. Keberadaan THL-TBPP dengan jumlah 19.156 orang signifikan mengisi kekurangan tenaga Penyuluh Pertanian, sehingga tersisa desa potensi pertanian yang belum terlayani Penyuluh Pertanian sebanyak 40.316 desa.
  6. Krisis ketenagaan Penyuluh Pertanian PNS semakin parah karena pada tahun 2019 sebanyak 13.464 orang (52,32%) dari jumlah saat ini 25.734 orang Penyuluh Pertanian PNS akan memasuki masa pensiun. Sehingga jika tidak ada penambahan tenaga Penyuluh Pertanian PNS baru, maka jumlah Penyuluh Pertanian PNS pada tahun tersebut sebanyak 12.270 orang dengan asumsi bahwa separuh dari jumlah PNS pensiun yang bekerja di wilayah desa potensi pertanian, maka akan ada 40.316 + 6.135 = 46.451 desa potensi pertanian yang tidak mendapatkan penyuluhan dan pendampingan petani.

“Hal ini tidak sesuai dengan amanat UU No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Pasal 46 ayat (4) : mengamanatkan paling sedikit 1 (satu) penyuluh dalam satu (1) desa potensi pertanian”.

  1. Pemerintah Indonesia harus segera mengatasi krisis tenaga Penyuluh Pertanian dengan mengangkat 19.156 orang THL-TBPP menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) – PNS, agar kegiatan penyuluhan dapat berjalan secara berkesinambungan dengan tenaga yang terjamin status kepegawaiannya.

“UU No. 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan Pasal 20 ayat (2) : Pengangkatan penyuluh PNS dilakukan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah untuk mencukupi kebutuhan tenaga penyuluh”

  1. Dengan mengangkat THL-TBPP menjadi Pegawai ASN-PNS maka Pemerintah memenuhi kewajibannya terhadap petani kita karena keberadaan Penyuluh Pertanian merupakan bukti hadirnya Pemerintah di tengah-tengah Petani Indonesia.
  2. Kementerian Pertanian mengakui bahwa Penyuluh Pertanian merupakan ujung tombak pengawalan pembangunan pertanian. Kehadiran 19.156 THL TBPP menampilkan kinerja positif dan menjadi bagian penting dari SDM Pertanian yang menjamin terjaganya swasembada pangan utama nasional.

Dengan demikian THL TBPP secara kolektif merupakan kelompok tenaga strategis untuk mendukung program NAWACITA pada sektor penguatan Ketahanan Pangan Nasional.

 

Forum Komunikasi THL-TBPP Nasional

Ketua Umum

 

Dedy Alfian

 

Isi dukungan untuk petisi ini di

 https://www.change.org/p/presiden-ri-jokowi-kementan-atasi-krisis-tenaga-penyuluh-pertanian

This entry was posted in Umum. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *